Tolak Rencana Kenaikan BBM, HMI Demo DPRD Jateng

Menurut Ketua Umum HMI Cabang Semarang Ilham Rosyid Hasibuan mengatakan kenaikan BBM nantinya akan memberikan dampak buruk kepada perekonomian masyarakat menengah kebawah.
Massa HMI membentangkan spanduk bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.// KLIK gambar untuk nonton VIDEO-nya!

REPORTER/EDITOR: Omegantoro | SEMARANG | obyektif.id

RATUSAN mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi demo tolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng, Kamis (1/9/2022).

Menurut Ketua Umum HMI Cabang Semarang Ilham Rosyid Hasibuan mengatakan kenaikan BBM nantinya akan memberikan dampak buruk kepada perekonomian masyarakat menengah kebawah.

“Saya rasa kenaikan BBM ini adalah salah satu yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Rosyid.

Rosyid mengatakan aksi ini guna memperjuangkan nasib masyarakat atas rencana kenaikan BBM yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kesalahan pemerintah memberikan sebuah kebijakan yang dimana kebijakan ini harusnya berpihak kepada masyarakat khususnya. Saya rasa kenaikan BBM ini adalah salah satu yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Ketua Umum HMI Cabang Semarang Ilham Rosyid Hasibuan saat orasi di depan DPRD Jateng. // KLIK gambar untuk nonton VIDEO-nya!

Rosyid merinci ada enam poin tuntutan yang yang diajukan pihaknya. Meliputi penolakan kenaikan BBM, penolakan kenaikan tarif dasar listrik, berantas mafia tambang dan migas, tunda pengesahan RKUHP dan perbaiki pasal-pasal yang bermasalah, tuntaskan kasus pelanggaran HAM, serta reformasi polri.

“Kita dari jauh-jauh hari mewanti-wanti namanya ini jangan disahkan, jangan sampai disahkan,” ujarnya.

Meskipun pemerintah pusat telah mengumumkan pencarian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM selama empat bulan per 31 Agustus 2022, namun menurutnya, bantuan tersebut hanya bersifat temporer.

“Setelah itu dimunginkan timbul lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar. Sehingga daya beli masyarakat yang menurun tentu kontraproduktif dengan program pemulihan ekonomi nasional pascacovid-19,” tuturnya.

Sebelum tiba di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, massa melakukan konvoi jalan kaki atau long march dari Patung Diponegoro Universitas Diponegoro (Undip) Pleburan.

Aksi unjuk rasa dilakukan sejak pukul 13.40 WIB hingga pukul 17.00 WIB ini diwarnai dengan bakar ban dan desakan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung DPRD Jateng.

Namun tidak bertahan lama, aksi kembali berjalan normal dan tertib dengan kawalan ketat dari Kepolisian. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *