“Itu uang rakyat! Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor.
REPORTER/EDITOR: Dwi Roma | BOGOR | obyektif.id
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan keras setelah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dinyatakan tersangka korupsi dana bantuan sosial (bansos) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahad (6/12/2020) dinihari.
“Itu uang rakyat! Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor.
Juliari adalah menteri aktif kedua yang dinyatakan tersangka oleh KPK dalam waktu kurang dari dua pekan, setelah sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga ditahan pada 25 November karena dugaan korupsi terkait perizinan ekspor benur lobster.
Juliari adalah menteri keempat di kabinet Presiden Jokowi yang tersandung kasus korupsi, dua lainnya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.
Presiden menegaskan, dia tidak akan melindungi para pejabat negara yang terkena kasus korupsi dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada lembaga yang berwenang.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ucap Presiden.
“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!” tambahnya.
Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi, baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.***