Memprihatinkan, Kebijakan “Kuno” UKM Kampus di Indonesia

Cacat berpikir dan kebijakan yang tidak efektif dalam sebuah organisasi, membuat anggota tidak respek dan merasa kecewa dengan kebijakan tersebut.
Dedek Wiradi

OPINI: Dedek Wiradi

INILAH rasa prihatin saya terhadap kebijakan sebuah organisasi bernama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di salah satu kampus di Indonesia.

Pasalnya, anggota harus melakukan masa pengabdian (kerja bakti) dari awal pelantikan sampai habis masa perkuliahan: dengan sebuah kebijakan yang memberikan surat peringatan (SP) secara bertahap kepada anggota organisasi yang dianggap tidak aktif atau jarang menampakkan diri.

Mirisnya, SP ini tidak pandang bulu dan tidak matang secara pertimbangan dalam sebuah keputusan. Contohnya, seorang anggota bernama Bono (nama samaran) yang sekarang menginjak semester VIII, masih saja dituntut untuk terus aktif dalam kepanitiaan dan berkegiatan di sekretariat. Bono mendapatkan SP-1 sampai SP-3, dan Bono dikeluarkan dari organisasi tersebut dengan alasan tidak terlalu aktif mulai dari semester VII-VIII.

Dalam sudut pandang lain, organisasi tersebut tidak menimbang, bahwa masa bakti Bono dari semester III sampai semester VI harus dituntut terus berkontribusi dan aktif sampai wisuda.

Padahal, dapat diketahui bahwa semester VII dan VIII adalah masa mahasiswa tua yang harus fokus dengan kegiatan lain. Contohnya dalam mengerjakan tugas akhir (skripsi), belum lagi fokus kegiatan lain di luar kampus.

Hal ini sangat saya sayangkan, cacat berpikir dan kebijakan yang tidak efektif dalam sebuah organisasi, membuat anggota tidak respek dan merasa kecewa dengan kebijakan tersebut.

Seharusnya, ketika anggota sudah melakukan masa bakti selama dua tahun, dan sudah memiliki dua adik angkatan di bawahnya, ada sebuah syarat khusus untuk anggota yang semester VII dan VIII untuk tetap terdaftar menjadi anggota sampai wisuda.

Misal, Bono tahun masuk 2020 dan sudah memiliki dua adik angkatan di bawahnya, yaitu 2021 dan 2022. Otomatis, Bono harus diberi syarat khusus dalam keanggotaan, dan yang seharusnya dituntut untuk berkontribusi penuh dan aktif adalah angkatan 2021 dan 2022.

Karena hemat saya, Bono sudah memiliki dua adik angkatan di bawahnya, kenapa masih harus tetap gabung kepanitiaan dan mengikuti program kerja yang sudah Bono lalui dua kali dalam periodisasi keanggotaannya?

Seharusnya Bono cukup memantau dan memberi arahan, di balik kegiatan Bono harus fokus dalam tugas akhir dan kegiatan lainnya.

Saran saya untuk organisasi kampus yang ada di seluruh Indonesia, yang katanya “sistem kekeluargaan”, terkhusus organisasi Bono ini adalah: cobalah untuk menimbang dan gunakan logika dalam mengambil sebuah kebijakan. Karena sejatinya organisasi adalah tempat untuk belajar, bukan melahirkan budak kampus yang harus tunduk dan fanatik dalam berorganisasi.***

*) Dedek Wiradi adalah Mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Padang (UNP). Dia juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FBS KM UNP 3.4.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *