SPBG Mangkang, SPBG Penggaron, serta SPBG Kaligawe untuk mendukung program konversi BBM ke BBG. Jika pemanfaatan gas bumi di Semarang berjalan optimum, maka Semarang bisa menjadi percontohan pemanfaatan gas bumi bagi daerah lain.
REPORTER: Anggraito | EDITOR: Dwi Roma | SEMARANG | obyektif.id
PEMERINTAH berkomitmen mendorong transisi energi berkelanjutan menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Salah satunya diwujudkan dengan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di sejumlah titik di Indonesia, termasuk di Kota Semarang.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Migas Kementerian ESDM) Tutuka Ariadji meresmikan pengoperasian SPBG Penggaron di Kelurahan Plamongansari dan SPBG Mangkang, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (14/7/2022).
Tutuka menjelaskan, pengroperasian SPBG ini merupakan bagian dari pemanfaatan dan perluasan gas bumi menuju Kota Semarang yang ramah lingkungan. Sebelumnya, pada 2021, pemerintah juga telah meresmikan SPBG Kaligawe.
Tutuka mengatakan, Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia berfokus pada tiga sektor, salah satunya transisi energi berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan masa depan yang berkelanjutan dan menangani perubahan iklim secara nyata.
“Presidensi Indonesia terus mendorong transisi energi menuju energi yang bersih dan ramah lingkungan, dengan mengedepankan keamanan ketersediaan energi, aksesibilitas, dan keterjangkauan,” ujar Tutuka.
Di sisi lain, isu polusi udara di kota-kota besar di Indonesia mendorong perlunya diversifikasi ke bahan bakar ramah lingkungan dan nilai keekonomian yang terjangkau.
“Pemanfaatan bahan bakar gas diharapkan dapat menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik, mengurangi impor, dan menurunkan nilai subsidi bahan bakar minyak,” ujar Tutuka.
Pemerintah mendorong percepatan pencapaian sasaran kebijakan energi nasional, salah satunya melalui pengelolaan gas liquefied natural gas (LNG) atau compressed natural gas (CNG).
Langkah tersebut untuk menciptakan kemandirian energi dan mendukung kegiatan ekonomi nasional, khususnya terkait dengan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi jalan.
“Dalam pelaksanaannya, hal tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan serta perubahannya, yaitu Perpres Nomor 125 Tahun 2015,” jelas Tutuka.
Dia mengungkapkan, pemanfaatan energi listrik dengan teknologi baterai untuk transportasi jalan, khususnya untuk kendaraan besar, seperti bus atau truk logistik belum akan dikembangkan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, infrastruktur gas untuk transportasi jalan telah terbangun sebanyak 57 SPBG yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
“Sayangnya, tidak semua SPBG dapat terealisasi dengan baik, karena rendahnya pengguna kendaraan BBG. Ini merupakan potensi bagi kendaraan besar untuk dilakukan diversifikasi dari bahan bakar minyak (BBM) ke BBG,” paparnya.
Tutuka menegaskan, pembangunan dan pengoperasian tiga SPBG di Semarang merupakan bentuk komitmen dan kerja sama dari Kementerian ESDM, Pertamina Group, dan Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.
“Hal ini terbentuk untuk menginisiasi terciptanya ekosistem kota yang ramah lingkungan. Saat ini SPBG Kaligawe yang diresmikan tahun 2021, serta SPBG Mangkang dan SPBG Penggaron (yang baru diresmikan) siap untuk dioperasikan,” ungkapnya.
Tutuka menyampaikan, pemerintah mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan Pemkot Semarang yang telah kooperatif untuk merealisasikan perluasan pemanfaatan BBG.
Selain itu, pemerintah juga mengapresiasi PT Pertamina (Persero) dan subholding gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk beserta afiliasinya yang tetap berkomitmen untuk menyediakan gas.
“Langkah awal yang akan diikuti dengan kerja sama lainnya ini akan memberikan manfaat dan perluasan dalam penggunaan gas bumi demi terwujudnya Kota Semarang yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Dia berharap, kerja sama ini akan menjadi percontohan dan diikuti oleh daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, sehingga sasaran kebijakan energi nasional dapat diwujudkan bersama.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto yang hadir dalam peresmian, menyatakan sangat mendukung pengoperasian SPBG di Kota Semarang. Sebab, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mendukung pengembangan energi yang ramah lingkungan.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Paris Agreement pada 2016 di New York, di mana Indonesia berkomitmen mengurangi gas rumah kaca. Pada Conference of the Parties (COP) Glasgow telah disepakati bahwa Indonesia akan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat,” kata Djoko.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah yang telah menjadikan Jateng menuju kemandirian energi.
“Kami siap untuk mendukung upaya pemanfaatan dan pengembangan gas bumi di Provinsi Jateng. Harapannya, Jateng ini dapat menjadi percontohan daerah menuju kemandirian energi,” jelas Sumarno.
Chief Executive Officer (CEO) Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk Haryo Yunianto menambahkan, pihaknya telah siap dalam pengoperasian ketiga SPBG tersebut.
“Subholding gas siap mengoperasikan SPBG Mangkang, Penggaron, serta Kaligawe untuk mendukung program konversi BBM ke BBG. Apabila pemanfaatan gas bumi di Semarang berjalan optimum, Semarang bisa menjadi percontohan pemanfaatan gas bumi bagi daerah lain,” kata Haryo.
SPBG Kaligawe memiliki kapasitas satu million standard cubic feet per day (MMSCFD) atau 30.000 liter setara premium (lsp) per hari dengan harga jual Rp 4.500 per lsp, yang nantinya bakal berfungsi sebagai fasilitas pengiriman (mother station).
Adapun SPBG Penggaron dan SPBG Mangkang, masing-masing memiliki kapasitas 0,5 MMSCFD atau 20.000 lsp, dan berfungsi sebagai fasilitas transportasi dan fasilitas penerimaan (daughter station).
Peresmian pengoperasian SPBG Penggaron dan SPBG Mangkang ini juga dihadiri Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.***