Pemkot Salatiga Tegaskan Komitmen Zona Integritas

Bukan sekadar stempel dan piagam WBK dan WBBM, namun implementasi tata kelola yang baik, jujur, transparan, dan bebas KKN-lah yang diperlukan masyarakat luas.
Wali Kota Salatiga Yuliyanto menyerahkan piagam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Unit Kerja Zona Integritas.

REPORTER: Dian Budianto | EDITOR: Dwi Roma | SALATIGA | obyektif.id

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Salatiga terus melakukan perbaikan tata kelola penyelenggaraan di lingkungan pemerintahan daerah melalui pembangunan zona intergritas.

“Pemerintah daerah dituntut harus inovatif dan kreatif dalam pengelolaan keuangan daerah, melalui refocussing kegiatan dan realokasi anggaran agar dapat terarah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19,” kata Wali Kota Salatiga Yuliyanto saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di Ruang Kaloka, Gedung Setda Lantai IV Pemkot Salatiga, Selasa (23/11/2021).

Menurutnya, yang masih menjadi tugas bersama adalah pembangunan zona integritas sebagai upaya perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bukan sekadar stempel dan piagam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), namun implementasi tata kelola yang baik, jujur, transparan, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)-lah yang diperlukan masyarakat luas.

Pada 2021 ini, Pemkot Salatiga telah mengajukan 4 unit kerja sebagai calon Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK, yaitu DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Perhubungan, dan UPTD RSUD Kota Salatiga.

“Baru satu unit kerja yang masuk tahap desk evaluasi, yaitu Disdukcapil, sedangkan tiga lainnya belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini patut menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga kita dapat berbenah untuk menjadi yang lebih baik,” jelasnya.

Wali Kota Yuliyanto juga mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah berkomitmen terhadap pelaksanaan implementasi zona integritas yang mutlak diperlukan, agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan berbanding lurus dengan kinerja aparatur sipil negara (ASN) unit kerja.

“Maksimalkan pengawasan guna meminimalisasi berbagai bentuk penyelewengan oleh oknum aparatur pemerintah di daerah. Jadikan APIP sebagai benteng kedua pertahanan atau second line defense dalam pengendalian intern (SPIP),” tandasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *