“Istilahnya tuku lemah olih umah (beli tanah dapat rumah),” tutur Kepala Disperwaskim Sutaryono. Kok bisa?
REPORTER: Nasichi | EDITOR: Dwi Roma | BREBES | obyektif.id
BUPATI Idza Priyanti melakukan peletakan batu pertama, menandai dimulainya pembangunan rumah berbasis komunitas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), seperti tukang becak dan kuli bangunan, di Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jumat (28/5/2021).
“Alhamdulillah, saat ini mulai dibangun 21 unit rumah berbasis komunitas tipe 36. Semoga lancar dan bermanfaat,” ucap Idza Priyanti usai peletakan batu pertama.
Bupati Idza Priyanti menjelaskan, pembangunan rumah berbasis komunitas menggunakan sistem rumah unggul sistem panel instan (ruspin). Program ini merupakan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan komunitas masyarakat.
“Melalui skema pembangunan rumah berbasis komunitas ini, tentunya keswadayaan yang semula individual dapat diorganisasikan, sehingga masyarakat bisa membangun rumah secara lebih terencana dalam lingkungan yang lebih tertata dan aman,” ungkapnya.
Selain memberikan peluang bagi keluarga kurang mampu untuk mewujudkan rumah impiannya, pembangunan rumah berbasis komunitas juga dapat mengurangi dampak kemunculan lingkungan-lingkungan kumuh yang padat dan tidak tertata.
Model pembangunan rumah berbasis komunitas ini merupakan pilot project pertama di Indonesia, buah sinergitas antara komunitas dan pemerintah; komunitas menyediakan lahan hunian, pemerintah provinsi menyediakan perumahan, dan pemerintah kabupaten menyediakan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU).
“Pemkab Brebes akan memenuhi aliran listrik, jalan, WC komunal, dan sertifikat tanah, ” terang Idza.
Sebelumnya, penandatanganan akad kerja sama atau memondum of understanding (MoU) dilakukan di Balai Desa Paguyangan, antara pihak pengembang, perwakilan kelompok satuan komunitas, dan penerima manfaat.
Baru 21 Unit
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperwaskim) Kabupaten Brebes Sutaryono mengatakan, harga rumah sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242 tahun 2020 sebesar Rp 150 juta.
Namun dengan model yang dikembangkan ini, pembelian tanah “hanya” senilai Rp 46 juta per kavling, bantuan rumah senilai Rp 35 juta, total menjadi Rp 81 juta.
“Istilahnya tuku lemah olih umah (beli tanah dapat rumah),” tutur Sutaryono.
Sutaryono menerangkan, untuk tahun ini, program pembangunan rumah berbasis komunitas sebanyak 30 penerima manfaat. Tapi baru 21 unit yang dibangun dan 9 unit lainnya akan dibangun pada 2022, karena dari 9 orang penerima manfaat tersebut belum memenuhi persyaratan.
Sutaryono menjelaskan, tingginya angka backlog atau selisih antara jumlah kebutuhan hunian dengan jumlah ketersediaan hunian yang ada di Kabupaten Brebes sebanyak 127.417 unit rumah.
“Hal ini menjadi titik masalah pelayanan, khususnya belum terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga perlu komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga bisnis dan masyarakat,” ujarnya.
Bagi MBR dengan penghasilan sebesar Rp 1,2 juta per bulan, sangat diharapkan fasilitasi, sinergitas, dan pendampingan untuk kepemilikan rumah.
“Model inilah yang dikembangkan Disperwaskim Kabupaten Brebes, dengan model pendekatan Community-Goverment (C-G) atau komunitas-pemerintah,” paparnya.
Hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kabid Perumahan dan Permukiman Sri Wiharnanto, Ketua Dekranasda Brebes Warsidin, Asisten I Sekda Brebes Apriyanto Sudarmoko, Kepala Dispermades Subagja, Kepala Dinas LHPS Budi Darmawan, sekretaris dinas terkait, Kabag Perekonomian, Camat serta Muspika Paguyangan, Kepala Desa Paguyangan, dan masyaratakat penerima manfaat.***