Menyoal Kepastian Transformasi Digital

PEMERINTAH perlu memberikan kepastian transformasi digital di Tanah Air, karena hal ini bukan hanya berdampak secara teknis, lebih dari itu berpotensi meningkatkan daya saing dan ketahanan bangsa.

SAAT dunia di era digital sudah tanpa batas, bila Pemerintah tidak segera membuat tata kelola digital di Tanah Air, di masa datang ancaman yang dihadapi negara akan makin kompleks.

Waktu terus berjalan dan perkembangan teknologi tidak bisa dibendung lagi ke arah digital, sehingga transformasi digital perlu segera direalisasikan lengkap dengan tata kelolanya.

“Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini terbuka mata bahwa untuk urusan akses internet negara Indonesia masih menghadapi banyak masalah, misalnya, saat ditetapkan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) oleh Pemerintah,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Kepastian Transformasi Digital Indonesia, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, beberapa waktu lalu.

Diskusi yang dipandu Luthfi Assyaukanie PhD (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Agung Suprio (Ketua Komisi Penyiaran Indonesia RI), Titin Rosmasari (Pemimpin Redaksi Trans TV-Trans 7-CNN Indonesia), Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg & Anggota Komisi I DPR RI Periode 2019-2024), dan Mohammad Mirdal Akib (CEO Media Group) sebagai narasumber.

Selain itu, pada forum diskusi yang digagas Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat itu, juga menghadirkan Dr Atang Irawan (Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Legislasi) sebagai panelis.

WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat saat mengisi forum diskusi Denpasar 12 yang berlangsung secara virtual di Jakarta.

“Digitalisasi dapat menghasilkan efisiensi pemanfaatan frekuensi di Tanah Air, sehingga frekuensi yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” terang Rerie, sapaan akrab Lestari.

Karena sejatinya, ungkap Legislator Partai NasDem itu, transformasi digital tidak semata dimanfaatkan untuk pertelevisian, tapi juga untuk telekomunikasi lewat keandalan jaringan internet yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sejumlah sector, antara lain sektor pendidikan, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Frekuensi digital

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia RI Agung Suprio menyoroti ketertinggalan Indonesia dalam dunia digital.

“Bila Pemerintah tidak segera melakukan transformasi digital, kawasan Nusantara ini bisa menjadi tempat pembuangan teknologi-teknologi usang dari negara-negara lain,” ungkap Agung.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Trans TV-Trans 7-CNN Indonesia Titin Rosmasari mengungkapkan kesulitannya dalam mengupayakan siaran digital dalam beberapa tahun terakhir. Karena, belum ada pengaturan frekuensi digital oleh Pemerintah.

“Padahal secara teknis, lembaga penyiaran hanya memanfaatkan frekuensi 100 Mhz, sedangkan industri telekomunikasi, yang secara kasat mata mayoritas sahamnya dikuasai asing, malah menguasai frekuensi lebih dari 400 Mhz,” beber Titin. 

Dengan kondisi tersebut, jelas Titin, pengaturan frekuensi digital harus segera direalisasikan, termasuk untuk lembaga penyiaran.*** 2NR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *